Setelah Lima Tahun ...

SETELAH lima tahun, PNPM Mandiri yang merupakan program pembangunan berbasis masyarakat terbesar, telah mencapai seluruh pelosok dalam mengentaskan kemiskinan.

PESAN UTAMA
• Pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan PNPM Mandiri, program pembangunan berbasis masyarakat terbesar di tanah air.
• Tujuan utama dari PNPM Mandiri adalah pengentasan kemiskinan dengan masyarakat sebagai perancang agenda pembangunan mereka sendiri.
• Setelah diimplementasikan selama lima tahun, program ini telah menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan ribuan masyarakat di Indonesia.

PNPM Harus Jalan Terus

PNPM Harus Jalan Terus
Ganti Presiden Tidak Berarti Ganti Kebijakan
Jumat, 2 Mei 2008 | 00:39 WIB

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, presiden dan pemerintahan yang dipimpinnya bisa saja berganti seusai Pemilu 2009, tetapi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri harus terus dilaksanakan karena hasilnya baik dan nyata dirasakan rakyat banyak.

Pernyataan Presiden Yudhoyono berlaku juga untuk hal-hal baik pada masa lalu saat Indonesia dipimpin Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. ”Yang baik sejak Presiden Soekarno harus terus dilanjutkan. Itu kalau kita memahami reformasi. Setuju?” ujar Presiden dalam pidato Temu Nasional PNPM Mandiri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/4), yang disahut teriakan ”setuju” dari sekitar 500 orang yang terlibat dalam PNPM Mandiri.

Pemantapan Pelaksanaan PNPM Mandiri

Pemantapan Pelaksanaan PNPM Mandiri
oleh: Aburizal Bakrie

PROGRAM Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang baru berjalan sekitar delapan bulan sejak diluncurkannya oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, di lapangan telah memperlihatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri sebelumnya.

Konsolidasi dalam hal penentuan lokasi, penganggaran, indikator keberhasilan, serta monitoring dan evaluasi yang dipikirkan bersama-sama oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri, ternyata memberikan arah yang lebih jelas dalam upaya bangsa ini untuk meningkatkan pembangunan manusia. Upaya pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus dimulai dari upaya penanggulangan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Tanpa kita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan, mustahil kita dapat mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang kita cita-citakan.

PNPM Mandiri Bisa Entaskan Kemiskinan

PNPM Mandiri Bisa Entaskan Kemiskinan

KESRA--31 JANUARI: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto optimististis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Hal itu diungkapkan Mardiyanto dalam Rapat Koordinasi Nasional Gubernur dan Bupati, Wali Kota dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Penanggulanan Kemiskinan melalui Pelaksanaan PNPM Mandiri di Jakarta, Rabu (30/1).

PNPM Mandiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran dan telah resmi diluncurkan Presiden pada 30 April 2007 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

PNPM MANDIRI

PNPM Mandiri

PERMASALAHAN kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.